Media Trans – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan menemui sejumlah pimpinan organisasi keagamaan, khususnya organisasi keagamaan Islam, Dr. John N. Palinggi, MM., MBA selaku Ketua BISMA (Badan Interaksi Sosial Masyarakat), menanggapi kunjungan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjumpai sejumlah pimpinan organisasi keagamaan, sebagai bagian dari silaturahmi memperkuat persaudaraan.
“Kunjungan kepada organisasi terbesar agama Islam, yang dilakukan Kapolri sejak dilantik, adalah bagian dari silaturahmi memperkuat persaudaraan yang membangun kasih sayang, kalau kuat persaudaraan, akan muncul kerukunan, jadi Kapolri membawa diri kepada NU, Muhammadyah, dan MUI sebagai organisasi Islam terbesar, dikunjungi Kapolri untuk menyampaikan dirinya sekaligus menjelaskan program-programnya, juga memohon dukungan, dan tentu didalam pembicaraan, Kapolri menyampaikan mohon ditegor bila ada hal-hal yang perlu diketahui, jadi pertemuan tersebut pelaporan tugas, sekaligus juga memohon bimbingan” terang John Palinggi.
Langkah cepat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan para pimpinan organisasi keagamaan, sebagai bagian dari visi “Presisi”, sebagaimana juga wacana mengaktifkan Pam Swakarsa.
Pam Swakarsa “Presisi Polri” Bukan Pam Swakarsa 1998
Kapolri Listyo Sigit Prabowo melontarkan gagasan untuk mengaktifkan Pam Swakarsa, wacana ini menjadi kontroversi mengingat istilah yang sama pernah muncul beberapa tahun lalu, dan banyak diprotes berbagai pihak.
“Pam Swakarsa itu kan, swakarsa artinya keikhlasan masyarakat untuk membentuk sistem keamanan dilingkungan RT RW nya, sehingga kalau ada ancaman dari luar, Polri itu tidak terlalu disibukkan, Pam Swakarsa itu partisipasi masyarakat, selaras dengan undang-undang kepolisian, sementara Pam Swakarsa yang dulu, itu menggalang orang dari berbagai daerah untuk melawan Presiden, dan menakut-nakuti supaya jabatannya jangan diganggu, jadi berbeda (dengan konsep Kapolri)” jelas John Palinggi.
Lanjut John Palinggi menjelaskan, “Dulu itu Pam Swakarsa namanya pressure group, politik itu pressure group, yang sebetulnya politik itu menekan karena undang-undang, tapi ini digunakan salah, menggunakan massa dibayar menjadikan mengerikan dan lain-lain, padahal tidak ada apa-apanya. Kita ini sering keliru, kumpulan masyarakat yang bisa menggoyang negara kita takuti, dan kita tidak sadar bahwa dinegara ini, ada TNI ada Polri, Presiden perintahkan Panglima, bergerak itu Kopassus, Kostrad, dan Marinir” tambah John Palinggi.
“Jadi Pam Swakarsa itu, salah satu yang memberikan resources dalam buku yang namanya ‘Pemolisian Masyarakat’, itu Roni Lihawa, dan beberapa teman, juga saya, artinya pemolisian masyarakat itu, mereka dikasi tahu melalui Binmas, Bhabinkamtibmas, dikasi tahu undang-undang, aturan-aturan supaya disebarluaskan, masyarakat disosialisasikan, supaya mereka jangan melanggarnya, supaya mereka mentaati, muncullah partisipasi masyarakat, karena sistem keamanan itu pertama, kalau diri kita tidak aman, ya kita amankan diri kita, kalau rumah tangga kita tidak aman, ya kita amankan, kalau lingkungan perlu kita amankan, itulah bentuk Pam Swakarsa, supaya menjaga, jangan libatkan dulu polisi, kalau sudah tidak bisa, ada tindak pidana, jangan digebuk, hubungi polisi, nah selama ini, sedikit-sedikit polisi dihubungi, terkesan polisi ini disuruh-suruh, hormati polisi secara proporsional, jadi pengamanan diri, rumah, dan lingkungan kita amankan dengan pendekatan Pam Swakarsa, lebih dari itu polisi urusannya. Pam Swakarsa ini mengaktifkan partisipasi masyarakat, berdasar UU Kepolisian, salah satu sukses polisi itu adalah partisipasi masyarakat, jadi jangan dirancukan dengan konteks yang dulu” tutup John Palinggi. (DED)
Be the first to comment