Media Trans – Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia mengadakan Koordinasi Nasional Gereja dan Pendidikan, pada 1 Maret 2023 bertempat di Kampus Universitas Pelita Harapan Jl MH Thamrin Lippo Village Tangerang.
Ratusan orang peserta hadir mewakili unsur 5 pilar, yakni perwakilan MPK, aras/pimpinan Sinode, Yayasan/Lembaga penyelenggara sekolah, Perguruan Tinggi Kristen/STT, dan Dunia usaha.
Selain paparan dari Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan, MBA., M.Com, ada juga sharing kondisi sekolah oleh beberapa perwakilan, yakni perwakilan GKI SW Jateng, GKJ, bersama pengelola Sekolah BOPKRI, perwakilan Majelis GMIT, dan perwakilan BPK PENABUR.
Ketua Umum BPK PENABUR Adri Lazuardi dalam paparan sharing nya, menyampaikan salah satu masalah yang dapat MPK membantu adalah sertifikasi guru. Adri melontarkan wacana agar MPK dapat menjadi mitra pemerintah dalam hal menyelenggarakan sertifikasi guru.
Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan menyambut baik wacana yang disampaikan Ketua BPK PENABUR Adri Lazuardi tentang pelaksanaan sertifikasi guru oleh MPK Indonesia, demikian disampaikan Handi kepada media saat rehat acara.
“Prinsip dasar sertifikasi guru itu baik, artinya pemerintah melihat bahwa kualitas guru harus dijaga, jadi tidak hanya jumlahnya tapi juga kualitas guru, karena itu juga menentukan kualitas siswa. Maka memang salah satunya, guru-guru yang dianggap berkualitas harus melakukan proses sertifikasi, dan sertifikasi itu dilakukan dengan suatu proses pendidikan juga, ada namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru” terang Handi Irawan yang juga Ketua Bilangan Research Center.
Lebih lanjut Handi Irawan menjelaskan “Saya lihat secara overall baik, saat ini problemnya adalah guru-guru yang bersertifikasi, kira-kira jumlahnya baru 50 persen dan tergantung jenjangnya, ada beberapa jenjang yang sertifikasi lebih kecil. Dalam konteks ini, kecepatan pemerintah untuk melakukan sertifikasi mengalami kendala, pemerintah menyadari hal ini. Pemerintah menyadari sampai kapanpun sertifikasi tidak akan selesai, karena begitu dia melakukan proses sertifikasi, ada guru baru yang baru masuk, jadi kecepatannya, guru baru yang baru masuk dengan yang disertifikasi, jumlahnya tidak berimbang, jadi terus menerus akan terjadi penundaan”.
Handi juga menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya melakukan sertifikasi dengan cara melakukan kemudahan.
“Pemerintah ada upaya untuk melakukan sertifikasi dengan cara melakukan kemudahan, misalnya adalah beberapa guru yang sudah punya pengalaman kerja langsung mendapatkan kredit dan proses sertifikasinya lebih pendek, ini suatu hal yang baik. Sikap dari MPK kita melihat, mestinya sertifikasi ini tidak hanya dipermudah, tapi juga memperbanyak mitra. Jadi sangat setuju sekali, sebenarnya kalau pemerintah melakukan multiplikasi itu dengan memperbanyak mitra, dan menurut saya, MPK tentu sebenarnya salah satu lembaga yang dapat dipercaya untuk melakukan proses sertifikasi” tambah Handi.
“Secara umum MPK melihat kebutuhan mitra, MPK siap menjadi mitra, MPK memiliki banyak sekolah kristen yang bagus, bahkan beberapa sangat bersedia membantu proses sertifikasi, seperti BPK PENABUR dan Pelita Harapan, proses sertifikasi guru ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka mempunyai modul-modul tertentu yang sebenarnya dapat dimultiplikasi, karena banyak sekolah kristen atau perguruan tinggi kristen, memiliki kemampuan melalukan sertifikasi dengan modul-modul yang ditetapkan pemerintah” tandas Handi.
MPK sebagai lembaga telah berdiri tahun 1950, dan saat ini menaungi sekitar 400 yayasan dan 7000 unit Sekolah Kristen di Indonesia. Bagi MPK, kemajuan Sekolah Kristen juga sebagai bagian upaya untuk membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa. (DED)
Be the first to comment