Media Trans – Berdasarkan informasi pada laman jakarta.go.id pada 3 Maret 2025, disampaikan tentang Percepatan Program 100 Hari Gubernur-Wagub DKI Jakarta.
Dikatakan bahwa sebagai langkah awal, akan diimplementasikan 40 program percepatan dalam 100 hari pertama, yang bertujuan untuk menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan kota dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.
Program percepatan ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, hingga pengembangan ekonomi di DKI Jakarta. Ada 40 program percepatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2025-2030.
Pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei 2025. Selama periode itu, sejumlah program kerja telah dijalankan.
Namun, cukup banyak kritik disampaikan atas kinerja 100 hari kerja Gubernur-Wagub DKI Jakarta, tidak hanya dari mitra kerja Pemprov, DPRD DKI Jakarta, tetapi juga NGO Greenpeace Indonesia
Kritik Greenpeace
Greenpeace Indonesia mengkritik 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memimpin Jakarta. Mereka menilai belum ada kemajuan berarti dalam 100 hari tersebut.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait menyoroti proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang justru mengakibatkan sejumlah penggusuran.
Ia menyebut situasi itu bertolak belakang dengan janji Pramono-Rano saat masa kampanye yang menyebut akan mengganti konsep Giant Sea Wall menjadi Giant Mangrove Wall.
“Tapi kenyataannya kalau kami lihat, ternyata tanggul laut Giant Sea Wall atau apa pun namanya sebagaimana yang dijanjikan akan dihapus itu, nyatanya tetap dilakukan,” kata Jeanny dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa (3/6/2025).
Jeanny menekankan konsep pembangunan tanggul laut yang dijalankan saat ini tidak mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Ia menyarankan agar proyek tanggul tidak dijadikan satu-satunya solusi permanen untuk mengatasi banjir rob. Namun, melakukan revitalisasi mangrove perlu dijalankan secara bersamaan.
“Mangrove efektif melindungi pesisir dan warga. Pemerintah justru mengabaikannya dan memilih proyek yang merusak ekosistem dan menggusur warga sebagai solusi utama dan permanen,” ucap Jeanny.
Selain itu, Jeanny juga menyinggung program job fair hingga pembangunan infrastruktur yang disebut sebagai solusi, namun belum menyentuh akar persoalan sosial dan lingkungan di Jakarta.
Rencana menggelar job fair di 44 kecamatan tiap tiga bulan dinilai tidak menjawab kebutuhan riil, terutama bagi kelompok rentan dan penganggur muda, apalagi perlindungan pada sektor informal.
Ia menilai, menggusur PKL tanpa solusi akan semakin mempersulit warga untuk mencari nafkah. Untuk mengentaskan krisis lapangan pekerjaan, Pemprov DKI harus berfokus pada pelatihan berbasis potensi lokal dan pendampingan keterampilan, termasuk melindungi sektor informal yang menopang sekitar 37,95 persen dari ekonomi masyarakat Jakarta.
“Tanpa pelatihan terarah, job fair hanyalah seremonial belaka. Jakarta harus menyediakan fasilitas kerja yang adil dan berkelanjutan,” kata Jeanny.
Ia menambahkan, program pelatihan dan peluang kerja berbasis Green Jobs wajib dikembangkan agar warga memiliki keterampilan yang sesuai dengan tantangan zaman. Apalagi riset Greenpeace menyebut sektor Green Jobs dapat menghasilkan 19,4 juta lapangan kerja.
Kritik DPRD DKI Jakarta
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mengrkitik kurangnya sosialisasi program-program pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat serta belum adanya kunjungan kerja ke wilayah Kepulauan Seribu dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno.
“Gubernur belum datang ke Pulau Seribu. Dari 11 pulau permukiman di Pulau Seribu, belum ada yang dikunjungi. Ke depan, sosialisasi harus lebih masif, baik oleh jajaran eksekutif maupun kunjungan langsung,” kata Neneng kepada wartawan, Minggu, (1/6/2025).
Sebelumnya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, mengkritik beberapa program Pemprov DKI masih perlu penyempurnaan terkait dengan kinerja 100 hari pertama Pramono Anung dan Rano Karno.
“Kami mengapresiasi kebijakan layanan transportasi gratis bagi 15 golongan yang berhasil diimplementasikan dengan baik dan diterima masyarakat. Ini contoh program yang menyentuh langsung kebutuhan publik,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana, pada Sabtu (31/5/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang belum memberikan dampak nyata. Terutama, di tengah kondisi sosial ekonomi yang menantang saat ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program job fair yang digagas oleh Pemprov DKI.
Berdasarkan data survei Indikator, sebanyak 47 persen warga Jakarta bahkan belum mengetahui keberadaan program program job fair tersebut. Apalagi merasakan manfaatnya.
Ia pun mendorong Pramono agar lebih terbuka dan aktif berdialog dengan pemangku kepentingan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter, menyoroti masih adanya program yang tak dilaksanakan dalam 100 hari, yakni, pembentukan badan investasi Jakarta Fund yang dijanjikan sejak masa kampanye Pilkada 2024.
“Jakarta Fund merupakan ide badan investasi daerah yang disampaikan Pramono saat kampanye Pilkada 2024. Ia berencana menggunakan sekitar Rp3 triliun dana SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran) APBD Jakarta sebagai modal awal,” ungkap Jupiter dalam keterangan medianya (1 Juni 2025).
Kendati demikian kritik, Jurubicara Gubernur DKI, Chico Hakim menyebut mayoritas program 100 hari Pramono-Rano telah berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut sejumlah inisiatif sudah diresmikan dalam tiga bulan terakhir.
Chico membeberkan beberapa capaian yang disebut antara lain pemutakhiran dana KJP, penggratisan layanan transportasi umum untuk 15 kategori warga, pencanangan kawasan berorientasi transit (TOD) seperti Blok M Hub, serta pembukaan taman 24 jam di Lapangan Banteng. (DED)
Be the first to comment