Media Trans – Presiden Joko Widodo setelah meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia, didampingi Kepala Sekretariat Kepresidenan yang juga Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengunjungi Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Senin 2 Januari 2023.
Pada pembukaan perdagangan di BEI, Presiden menilai bahwa tahun 2023 merupakan tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Sementara kunjungan Presiden ke Pasar Tanah Abang, dilakukan untuk memastikan aktivitas perekonomian pada sektor rill berjalan baik, dan optimisme para pedagang pada tahun 2023 bangkit kembali pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember lalu.
Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Desember 2022, berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali.
Respon Ketua KADIN Kota Jakarta Pusat
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Jakarta Pusat, RH Victor Aritonang, merespon positif kunjungan Presiden ke Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dan Victor mengharapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serius memperhatikan eksistensi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta, demikian disampaikan kepada mediatransformasi.com.
“Meresponi arahan Presiden dalam kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Pj Gubernur perlu menindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada Walikota Jakarta Pusat, SKPD dan BUMD untuk membantu, memfasilitasi dan memberikan pembinaan maksimal, kepada para pelaku UMKM di Jakarta Pusat dan DKI Jakarta pada umumnya, guna menghadapi lesunya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pada 2023 ini” ujar Victor yang juga pembina UMKM.
Lebih lanjut Victor menyampaikan “Kunjungan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI itu harus kita maknai dengan mendorong optimisme para pelaku UMKM. Tetapi ada yang tersembunyi. Para pedagang mengeluh berkurangnya pengunjung dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini harus direspon oleh PJ Gubernur, Wali Kota Jakarta Pusat, jajaran SKPD da BUMD dengan sungguh-sungguh”.
Perlu Segera Ada Kebijakan Mendukung Eksistensi UMKM
Victor mengatakan, perlu segera ada kebijakan Pj Gubernur yang nyata-nyata pro pada masyarakat pelaku UMKM.
“Ya harus ada kebijakan yang mendukung eksistensi UMKM. Para pelaku usaha kecil menengah diberi kesempatan ikut mengerjakan proyek- proyek skala kecil menengah di SKPD dan BUMD,” ucapnya.
Victor menambahkan, para pelaku UMKM diberi peluang mengikuti lelang E-Katalog.
“Yang terjadi selama ini Walikota, SKPD, BUMD baru lips service saja. Pernyataannya mereka siap membantu UMKM dan pelaku usaha kecil menengah, namun diimplementasikan belum ada. Buktinya ada di SKPD yang hanya memberi kesempatan kepada “Kelompok Tiga Besar” (pengusaha yang itu itu saja),” tandas Victor.
Victor lebih lanjut menambahkan, BUMD seperti Jakpro, Bank DKI, MRT, LRT Jakarta, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan lain-lain membentuk PT yang mengambil proyek-proyek kecil, yang seharusnya diberikan kesempatan kepada UMKM di Jakarta.
Ke depan menghadapi pelambatan ekonomi global, harus ada keperpihakan secara nyata dari Pj Gubernur, Wali Kota, SKPD dan BUMD.
“Ya kami akan mengajukan surat permohonan kepada Pj Gubernur, Walikota, Kepala Dinas dan Suku Dinas, memanfaatkan ruang-ruang strategis misalnya di Balai Kota, halaman kantor Walikota untuk menyelenggarakan bazar dan pameran UMKM pada Rabu, Kamis dan Jumat. Mengapa harus di sana? Sasarannya pada ASN, karena mereka stabil gajian, menerima TKD tiap bulan, sehingga memiliki daya beli produk-produk UMKM,” jelas Victor.
Victor juga akan mengajukan surat pemanfaatan ruang untuk bazar dan pameran di kantor-kantor Kementerian di wilayah Jakarta Pusat, pungkas Victor. (DED)
Be the first to comment