Media Trans – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT melakukan rapat koordinasi dengan pengurus serta Kepala Sekolah SMP swasta, terkait adanya penutupan aktivitas akademiknya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
Rapat BMPS NTT tersebut dilaksanakan di Kampus STIE Oemathonis Kupang, Selasa (5/9/2023), demikian keterangan media disampaikan Ketua BMPS NTT Winston Rondo kepada mediatransformasi.com.
Penutupan aktivitas akademik dilakukan Dinas Pendidikan Kota Kupang, beralasan bahwa 9 SMP Swasta di Kota Kupang yang akan ditutup, dikarenakan dalam tiga tahun terakhir tidak beroperasi dengan baik, dari 9 SMP yang hendak ditutup, hanya 6 SMP yang hadir untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Pengurus BMPS NTT, diantaranya, SMP PGRI Kupang, SMPK Shantikarya Kupang, SMP Sinar Pancasila Kupang, SMP Beringin Kupang, SMP Taruna Karya Kupang, SMP Tunas Harapan Kupang.
Kepala Sekolah SMPK Shantykarya, Maria Goreti Deu menyampaikan bahwa alasan Dinas Pendidikan Kota Kupang menutup sekolah yang ia pimpin tidak tepat, karena sekolahnya masih menjalankan aktivitas Pendidikan seperti biasanya.
“Kondisi sekolah kami sampai pada saat ini masih tetap berjalan atau tetap beroperasi, yang disampaikan oleh Pemerintah bahwa dalam tiga tahun sekolah kami tidak ada aktivitas, itu tidak ada, kenyataannya kami beroperasi,” tegas Maria Goreti.
Maria berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, agar berdiskusi dan mencari solusi bersama tidak langsung mengambil tindakan dengan menutup operasional sekolah yang ia pimpin.
“Pemerintah harus ada perhatian dengan kami sekolah swasta, tanpa ada kordinasi, pemerintah langsung menutup operasional di sekolah kami, selama ini pemerintah tidak pernah panggil kami untuk ada pembinaan, harapan kami kedepannya ada pemerataan dalam PPDB tahun 2024 dan pemberlakukan shift siang bagi sekolah negeri sehingga ada keadilan yang bisa dirasakan oleh sekolah swasta,” tandas Maria.
Sementara itu Ketua Umum BMPS periode 2022-2027 Winston Neil Rondo mengatakan bahwa, pengurus BMPS NTT memfasilitasi 9 SMP Swasta yang akan ditutup, supaya ada musyawarah yang dilakukan oleh sembilan sekolah swasta tersebut sehingga ada solusi yang bisa diambil bersama dengan para pemangku kepentingan.
“Sebagai asosiasi sekolah swasta di NTT, tugas kami adalah memfasilitasi sembilan sekolah swasta tersebut dengan pemerintah agar ada solusinya, kami kaget pada PPDB tahun 2023, kami masih bertemu Sekretaris dan Kabid SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Kupang dan berdiskusi mengenai masalah ini, enam atau tujuh sekolah yang hendak ditutup masih menjalankan KBM, masih dapat dana bos, kalau diundang pemerintah mereka pasti hadir,” jelas Winston.
Ia menjelaskan bahwa Kepala Sekolah dari sembilan sekolah yang akan ditutup, tidak percaya dengan tindakan yang hendak diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, karena sebelumnya tidak terjalin komunikasi yang baik diantara mereka terkait masalah yang mengakibatkan sekolah mereka akan ditutup.
“Mereka sangat menyayangkan Dinas Pendidikan Kota Kupang, karena tidak pernah undang untuk rapat maupun duduk bersama, tidak ada mekanisme sanksi, tidak ada proses pembinaan, ujung-ujungnya langsung memberikan hukuman berat dengan menutup sekolahnya, ini bukan sebuah kebijakan yang tepat,” ujar Winston.
Ia menyatakan bahwa dirinya bersama pengurus BMPS NTT dan sembilan sekolah swasta yang hadir, akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan mendatangi pihak-pihak yang terkait agar ada solusi dari masalah yang terjadi.
“Kami akan memfasilitasi sekolah swasta yang hadir, untuk bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Penjabat Wali Kota Kupang, DPRD untuk mengadukan nasib dari sekolah swasta yan hendak ditutup, kami melihat ada ketidakadilan, ada kealpaan dari pemerintah selama ini, kami juga akan berdiskusi mengenai kebijakan pemerintah yang mempersulit sekolah swasta,” pungkas Winston. (DED)
Be the first to comment