
Media Trans – Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, telah menyatakan akan menambah jumlah kementerian pada kabinetnya, yakni sebanyak 46 kementerian lebih banyak dari kabinet Presiden Joko Widodo. Beberapa kementerian yang dipecah, misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi. Ada pula Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional, demikian diberitakan kompas.com 14 Oktober 2024.
Berbeda dengan Indonesia yang akan mengalami penambahan jumlah kementerian, Maladewa negara kepulauan di Samudera Hindia, tengah mengalami pengempisan jumlah devisa karena harus membayar utang.
Presiden Maladewa Mohamed Muizzu, tak ingin memberatkan rakyat karena hutang negara, dirinya memangkas pengeluaran negara dengan memberhentikan ratusan pejabat politik. Muizzu mencopot 228 orang yang ditunjuk secara politis dari berbagai kementerian dalam 15 hari ke depan. Mereka termasuk 7 Menteri Negara, 43 Wakil Menteri, 109 Direktur Politik Senior dan 69 Direktur Politik.
“Pencopotan ratusan pejabat ini sebagai bagian dari Agenda Reformasi Ekonomi. Ini akan menghemat Rp 5,7 miliar per bulan anggaran Pemerintah,” begitu pernyataan Muizzu di X, sebagaimana diberitakan rm.id 17 Oktober 2024.
Langkah tersebut diambil Muizzu karena negara yang berlokasi di Asia Selatan ini, menghadapi penurunan cadangan devisa sebesar 20 persen. Saat ini, cadangan devisa Maladewa sekitar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 6,2 triliun. Angka ini berada di level terendah sejak 2016.
Dia berharap, pengurangan pejabat politik ini dapat membantu merampingkan operasi pemerintahan dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien.
Masalah keuangan Maladewa disebut-sebut bersifat sementara. Negara yang menjadi tujuan liburan mewah tersebut tidak berencana mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), meski ada peringatan tentang kemungkinan negara gagal bayar utang.
China dan India adalah dua pemberi pinjaman bilateral terbesar bagi Maladewa yang terdiri dari 1.192 pulau karang yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa itu.
China telah menjanjikan lebih banyak pendanaan sejak kemenangan Presiden Muizzu pada 2023. Muizzu juga berterima kasih kepada Beijing atas bantuan tanpa pamrih untuk dana pembangunan tersebut.
India Ikut Bantu
Muizzu disambut oleh Perdana Menteri India Narendra Modi pada Oktober ini. India setuju meluncurkan dukungan keuangan untuk mendukung ekonomi Maladewa yang sedang berjuang.
Sebagai negara kepulauan kecil, Maladewa bergantung pada tetangga besarnya, India, untuk sebagian besar suplai makanan, pembangunan infrastruktur dan perawatan kesehatan.
Kunjungan Menteri Luar Negeri India S Jaishankar pada Agustus lalu, juga memberikan pembaruan pada hubungan bilateral.
“Maladewa adalah salah satu landasan kebijakan ‘Neighbourhood First’ kami,” kata Jaishankar di Male, Ibu Kota Maladewa.
Muizzu juga menyadari, meninggalkan India bukanlah pilihan. Jika tidak mendapat dukungan dana dari India, Maladewa bisa menjadi surga yang hilang. Itulah mengapa kunjungannya ke India sangat penting.
Data resmi menunjukkan, utang luar negeri Maladewa sebesar 3,37 miliar dolar AS (Rp 52,4 triliun) pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. (DED)
Be the first to comment