Ketum KADIN DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, Berharap APBD Dapat Diserap UMKM Untuk Menggerakan Perekonomian Masyarakat

Media Trans – Indonesia saat masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19, kini harus bergelut lebih lagi karena harus mengantisipasi potensi resesi global efek pandemi Covid-19, yang telah melanda banyak negara, termasuk sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu pilar perekonomian nasional yang terpapar hebat pandemi corona virus, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menjadi perhatian serius pemerintah.

Presiden RI Joko Widodo pada 24 Agustus 2020, meluncurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai skema insentif tambahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Presiden mengemukakan BPUM senilai Rp. 2,4 juta per pelaku usaha mikro dan kecil ini, menambah skema insentif yang selama ini sudah diberikan seperti subsidi bunga, insentif pajak UMKM, kredit modal kerja, serta penempatan dana di perbankan untuk UMKM.

Tidak berapa berselang lama dari peluncuran BPUM untuk UMKM, Presiden memberikan pengarahan dalam rapat terbatas, kepada para Gubernur, lewat konferensi video dari Istana Bogor, Selasa 1 September 2020, menyatakan keprihatinannya tentang kinerja penyerapan anggaran daerah, dan dampaknya terhadap resesi nasional.

Presiden menegaskan bahwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bangkit pada kuartal III tahun 2020, Presiden tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi kembali minus.

“Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi!” tegas Presiden.

Sekedar catatan, pada kuartal II tahun 2020, laju perekonomian nasional minus pada titik 5,32 %.

Presiden menegaskan agar para Kepala Daerah, Gubernur, dan Walikota/ Bupati, untuk mempercepat belanja APBD, terutama yang berkaitan belanja barang, modal, dan bansos, agar betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, dan memulihkan ekonomi didaerah.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, kepada mediatransformasi.com, menyampaikan pandangannya tentang kondisi perekonomian yang terancam resesi, secara khusus mensikapi pernyataan dan arahan Presiden kepada para Kepala Daerah mengenai pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Apa yang disampaikan Bapak Presiden sudah tepat, mengingat salah satu cara untuk dapat mempercepat pergerakan ekonomi, dan menggairahkan kembali pasar, adalah konsumsi dan belanja pemerintah” ujar Diana.

Lebih lanjut Diana menjelaskan, “Namun memang saat ini, kondisi keuangan daerah dibeberapa provinsi, juga dalam kondisi kurang baik, akibat dari beberapa anggaran yang ada, digunakan untuk pengendalian dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19”.

Belanja dan konsumsi pemerintah selama ini, memang menjadi salah satu faktor yang dapat memicu pertumbuhan dan pergerakan ekonomi disuatu daerah, tambah Diana.

“Terlebih dibeberapa daerah yang memiliki struktur perekonomian bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, dan konsumsi, akiIbat minimnya sumber daya alam didaerahnya” tambah Diana.

Diana sebagai pembina UMKM, pun berharap agar belanja APBD Provinsi saat ini, digunakan dan dapat diserap oleh UMKM.

“Saya berharap belanja APBD Provinsi saat ini, digunakan dan dapat diserap oleh UMKM, agar dampak perputarannya dirasakan ditingkat bawah dan menengah, sehingga akan membangkitkan perekonomian ditingkat bawah.” tutup Diana. (DED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*