Media Trans – Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, mendapat perhatian khusus dari Dewan Pengurus Nasional Batak Center. Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, Batak Center mengeluarkan Refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), melalui pesan refleksi ini, Batak Center mengajak setiap elemen bangsa untuk mewujudkan visi pembangunan manusia yang tangguh dan mandiri di tengah perubahan zaman.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 bertemakan “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua“.
Realitas Pendidikan di Indonesia
Berdasarkan portal Data Pendidikan 2025, Jumlah Peserta Didik Aktif di Semua Wilayah Indonesia saat ini hanya mencapai 43.258.287. Data ini mengungkapkan bahwa hanya sekitar 64,71% anak dan remaja Indonesia yang sedang bersekolah, sementara 35,29% sisanya tidak mendapatkan pendidikan formal.
Persentase yang signifikan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pemerataan akses pendidikan yang krusial untuk pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Kesenjangan ini menimbulkan risiko pemutusan rantai potensi manusia, di mana populasi yang tidak terjangkau sistem pendidikan formal berpotensi mengalami keterbatasan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dalam dunia modern.
Berdasarkan tingkat pendidikan seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai 275,36 juta jiwa pada 2022 (Dukcapil, 2023), jenjang pendidikan SD masih jauh lebih banyak yakni 23% dibandingkan SMA yang hanya 20%. Malah 11,14% orang Indonesia tidak tamat SD.
Sementara itu yang berpendidikan tinggi tingkat Sarjana (S1) hanya 4,39%. Jauh lebih sedikt lagi yang berpendidikan sampai ke jenjang Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3) yakni 0,33%.
Dampak Lemahnya Performa Pendidikan
Ada tiga poin situasi terdampak dari lemahnya performa pendidikan nasional saat ini, yaitu:
- Dampak pada kesejahteraan : berimplikasi langsung pada produktivitas tenaga kerja dan tingkat pendapatan. Individu dengan pendidikan rendah cenderung terperangkap dalam sektor informal dan pekerjaan berupah rendah, memperburuk kesenjangan ekonomi. Akibatnya, siklus kemiskinan terus berlanjut, menghambat mobilitas sosial dan pemerataan kesejahteraan.
- Ancaman Pada Demokrasi dan Partisipasi Publik : ketika pendidikan masyarakat menurun, mereka lebih rentan terhadap populisme, informasi yang keliru, dan partisipasi politik yang minim. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak sebagai warga negara dan sistem pemerintahan mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan mereka.
- Implikasi pada Kualitas Hidup dan Daya Saing Nasional : dengan hanya 4,39% lulusan S1, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam membangun sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing global, dan adaptif terhadap ekonomi berbasis teknologi. Kurangnya lulusan pendidikan tinggi menghambat perkembangan industri berbasis pengetahuan, menjadikan Indonesia lebih bergantung pada tenaga kerja murah daripada inovasi berbasis teknologi.
Gagasan Baru Batak Center
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 49-50% dari total populasi anak dan remaja, yakni kira-kira 43 juta jiwa. Fakta demografis ini menegaskan peran vital perempuan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia bangsa. Oleh karena itu, strategi pembangunan SDM harus fokus pada peningkatan akses pendidikan formal bagi perempuan.
Pendidikan yang optimal bagi perempuan akan menghasilkan generasi penerus yang lebih sehat, tangguh, dan cerdas, sekaligus memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan bangsa.
Reformasi kebijakan pendidikan harus didasari oleh komitmen tegas untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung mutu pembelajaran, terutama di daerah terpencil. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar dapat mengatasi kendala geografis dan mendorong inovasi pembelajaran bagi perempuan.
Program beasiswa dan pendampingan juga perlu difokuskan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dan riset.
Tantangan Anggaran dan Ancaman Korupsi
Pemerintah harus mengambil langkah strategis dalam perbaikan manajemen pendanaan pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidik agar setiap anak berkesempatan meraih pendidikan yang optimal.
Pemberantasan dan pencegahan korupsi di segala sektor menjadi prasyarat fundamental untuk menghindari penyalahgunaan anggaran pendidikan yang dapat merugikan pemerataan akses dan mutu pendidikan.
Dengan alokasi 22% anggaran pendidikan di dalam APBN 2025, targetnya adalah tidak hanya memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak, tetapi juga meningkatkan kesetaraan akses dan mutu proses belajar mengajar di seluruh negeri.
Pemberantasan dan pencegahan korupsi di segala sektor menjadi prasyarat fundamental untuk menghindari penyalahgunaan anggaran pendidikan yang dapat merugikan pemerataan akses dan mutu pendidikan.
Dengan memberantas praktik koruptif, alokasi dana baik dari pemerintah maupun dari sumber non-pemerintah dapat dioptimalkan untuk pembangunan pendidikan yang merata, sehingga setiap rupiah yang dicurahkan dapat berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.
Refleksi Hari Pendidikan Nasional menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia.
Revitalisasi sistem pendidikan yang inklusif, menyeluruh, dan bebas korupsi merupakan langkah strategis untuk mencetak manusia unggul berkualitas. Pemerintah harus merancang kebijakan yang lebih ambisius untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi, terutama melalui subsidi biaya pendidikan, ekspansi sekolah vokasi, dan sistem beasiswa berbasis prestasi serta kebutuhan ekonomi.
Dengan integrasi kebijakan yang mendukung pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi serta revitalisasi posisi perempuan, Indonesia berpotensi menghasilkan generasi yang inovatif, adaptif, dan memiliki semangat kewirausahaan guna menghadapi persaingan global. (DED)
Be the first to comment