Catatan Ketum MPK Indonesia Handi Irawan Dalam RDPU Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI

Media Trans – Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) menegaskan bahwa sekolah berbasis keagamaan, merupakan mitra strategis negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran sekolah berbasis keagamaan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat persatuan, dan membangun modal sosial yang menjadi fondasi kemajuan Indonesia.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ketua Umum MPK Indonesia Handi Irawan Djuwadi. menyampaikan beberapa poin penting, sebagai berikut:

# Berkontribusi Selama Lebih dari Empat Abad

Pendidikan Kristen telah menjadi bagian dari sejarah pendidikan Indonesia sejak tahun 1635 melalui sekolah yang didirikan Cornelis Senen di Batavia. Hingga kini, sekolah berbasis keagamaan terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi mitra pemerintah sejak sebelum Indonesia merdeka.

Saat ini MPK Indonesia menaungi lebih dari 500 yayasan anggota dengan sekitar 7.000 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

# Membangun Karakter dan Modal Sosial Bangsa

Sekolah berbasis keagamaan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai-nilai yang dibutuhkan bangsa, seperti:
* Kejujuran dan integritas
* Kasih dan akhlak mulia
* Kepedulian sosial
* Tanggung jawab
* Semangat melayani
* Kerja sama dan kebersamaan
* Kepercayaan dan relasi yang kuat

Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat kehidupan bermasyarakat dan persatuan bangsa.

# Membantu Menghemat Anggaran Negara

Sekolah berbasis keagamaan selama ini dibangun dan dikelola oleh masyarakat melalui penyediaan lahan, pembangunan sekolah, pembiayaan guru, serta biaya operasional pendidikan.

Tanpa keberadaan sekolah-sekolah tersebut, pemerintah harus membangun lebih banyak sekolah, menyediakan lahan baru, merekrut guru tambahan, dan menanggung biaya operasional yang jauh lebih besar.

MPK Indonesia memperkirakan kontribusi sekolah Kristen membantu menghemat belanja pendidikan negara sekitar Rp 6–8 triliun per tahun.

# Tetap Melayani Daerah Terpencil dan Perbatasan

Banyak sekolah berbasis keagamaan hadir di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau.

Meski menghadapi keterbatasan jumlah peserta didik dan sarana pendidikan, sekolah-sekolah tersebut tetap bertahan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, negara perlu memperkuat keberadaan sekolah-sekolah yang melayani wilayah-wilayah tersebut.

# Menjaga Keberagaman Indonesia

Keberadaan sekolah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai bentuk pendidikan berbasis keagamaan lainnya merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang sejalan dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keberagaman penyelenggara pendidikan menjadi kekuatan yang memperkokoh persatuan Indonesia.

# Kontribusi Setara, Kemitraan Setara

Sekolah negeri dan sekolah berbasis keagamaan sama-sama mendidik anak Indonesia. Karena itu, kontribusi yang setara perlu diikuti dengan kemitraan yang setara melalui :
* Kesetaraan pengembangan SDM dan sertifikasi guru
* Kesetaraan akses terhadap program pemerintah
* Kesetaraan kesempatan dalam peningkatan mutu pendidikan

Tujuannya adalah membangun ekosistem pendidikan nasional yang adil, kuat, dan kolaboratif.

# Dari Kesetaraan Menuju Keadilan

MPK Indonesia juga mendorong penyempurnaan distribusi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), khususnya bagi sekolah di Daerah 3T.

Pendekatan pembiayaan perlu lebih memperhatikan kebutuhan riil sekolah karena biaya pendidikan di daerah terpencil sering kali jauh lebih tinggi akibat faktor geografis, logistik, transportasi, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Karena itu, diperlukan pendekatan pendanaan yang lebih berbasis kebutuhan (need-based funding) agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara.

# Membangun Manusia Indonesia

MPK Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi bangsa besar hanya dengan membangun lebih banyak gedung sekolah, tetapi dengan membangun manusia yang berkarakter.

“Selama lebih dari empat abad, sekolah berbasis keagamaan telah ikut memikul tanggung jawab tersebut. Yang dibutuhkan bukanlah perlakuan istimewa, melainkan kemitraan yang setara dan berkeadilan agar seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa”, pungkas Handi. (DED)