Media Trans – Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang telah resmi dilantik 21 Oktober 2024, sudah mempunyai sejumlah tantangan yang diharapkan dapat ditangani dengan cepat.
Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran kementerian, Dewan Ekonomi dan sejumlah Dewan lainnya, para kepala badan, penasehat khusus, utusan khusus, dan sejumlah jabatan lainnya, termasuk melakukan beberapa perubahan numenklatur, seperti Kementerian Keuangan yang tidak lagi dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
800 Triliun Utang Jatuh Tempo
Indonesia memiliki utang jatuh tempo pada tahun 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, yakni dengan rincian : Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman, jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024) dikutip dari detikFinance.
“Jadi kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di 7 tahun dan sekarang konsentrasi di 3 tahun terakhir 2025, 2026, dan 2027, sebagian di 2028 tahun. Nah ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi kok banyak sekali utang numpuk,” lanjut Sri Mulyani yang kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih.
Nilai Rupiah tetap melemah sekalipun usai pengumuman dan pelantikan Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, demikian dilaporkan cnbcindonesia.
Dinamika nilai tukar rupiah terhadap US dollar sempat melemah pasca pelantikan Kabinet Merah Putih, menurut analis pasar Lukman Leong, memperkirakan rupiah melemah imbas makin besar kemungkinan the Fed bakal pangkas suku bunga. Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.475 per dolar AS – Rp15.575 per dolar AS.
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi (22 Oktober 2024) merosot 59 poin atau 0,38 persen menjadi Rp15.563 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.504 per dolar AS, rilis antaranews.com 22 Oktober 2024.
Pergerakan Rupiah kembali melemah usai indeks dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil Treasury AS yang kompak menguat. Pengumuman Kabinet Merah Putih Prabowo belum mampu menopang penguatan Rupiah.
Daya Beli Masyarakat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin 21 Oktober 2024 kepada media mengemukakan target kementeriannya dalam program 100 hari pertama pemerintahannya, pihaknya akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah-panjang, daya beli masyarakat akan menjadi prioritas utama.
Airlangga juga menyampaikan terkait ekonomi makro, pemerintah akan berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam jangka menengah, pemerintah juga berupaya memperbaiki angka-angka kemiskinan, dan rasio indeks gini.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, mengemukakan bahwa
meskipun ekonomi Indonesia saat ini terjaga, kewaspadaan perlu ditingkatkan, sebagaimana diberitakan kontan.co.id Selasa 22 Oktober 2024.
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain deflasi selama lima bulan berturut-turut, penurunan jumlah kelas menengah sekitar 9,5 juta orang, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta ketidakpastian ekonomi global.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons soal perubahan posisi nomenklatur Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang kini tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian, disampaikan Airlangga kepada media, usai menghadiri serah terima jabatan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) di Kantor Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024), sebagaimana dirilis kompas.com
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro membenarkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga, dijelaskan Deni kepada media, bahwa dengan adanya perubahan struktur, Kemenkeu kini berada di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo.
Pembangunan IKN Nusantara
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, kepada media mengatakan pembangunan di ibu kota negara baru, IKN Nusantara akan dilanjutkan.
Diana menyebut semua pembangunan yang sudah berjalan akan diselesaikan, demikian diberitakan cnnindonesia.com.
Sebelumnya, Jokowi telah menandaskan bahwa pembangunan IKN akan menjadi tanggung jawab pemerintahan selanjutnya, dia hanya sempat menyelesaikan sebagian kompleks Istana Kepresidenan dan gedung pemerintahan, juga tidak menerbitkan keputusan presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, ini pun diserahkannya ke Presiden berikutnya. (DED, berbagai sumber)
Be the first to comment