Media Trans – Diana Dewi tokoh pengusaha yang kembali terpilih menjadi Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, belum lama ini ditetapkan meraih Detikcom Awards 2024, untuk kategori Tokoh Wanita Penggerak Ekonomi & UMKM Provinsi DKI Jakarta.
CEO Suri Nusantara Jaya ini, berhasil meraih penghargaan Detikcom Awards 2024 karena dinilai berperan dalam mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta. Acara pemberian awards digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Diana Dewi memiliki misi untuk memajukan UMKM kaum muda di Ibu Kota. Diana yang juga pembina UMKM, aktif melancarkan misinya itu dengan melakukan berbagai upaya agar UMKM kaum muda di Jakarta bisa naik kelas.
Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi, mencermati kondisi perekonomian Indonesia pasca Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka membentuk Kabinet Merah Putih, dengan sejumlah perubahan dan target kerja 100 hari.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, menyampaikan target capaian kerja 100 hari kantornya, diantaranya meningkatkan daya beli masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi 8%.
Presiden Prabowo Subianto dalam penyusunan Kabinet kerjanya (Zaken), tidak hanya melakukan perubahan numenklatur kementerian, tetapi juga reposisi Kementerian, yakni Kementerian Keuangan. Kemenkeu sebelumnya berada dalam koordinasi dibawah Kemenko Perekonomian, tetapi kini dalam Kabinet Merah Putih, Kemenkeu langsung berkoordinasi dengan Presiden.
Tanggapan Diana Dewi Terhadap Reposisi Kemenkeu
Mencermati perubahan dan target perekonomian Kabinet Merah Putih, berikut tanggapan Diana Dewi sebagaimana disampaikan kepada mediatransformasi.com.
“Sejauh ini saya menilai keberadaan Kementerian Keuangan berada dibawah langsung Presiden hanya terkait dengan koordinasi yang lebih mudah, sehingga tidak ada birokrasi lain, seperti bila Kementerian Keuangan berada di bawah Kemenko Perekonomian” ujar Diana mengawali tanggapannya.
Lebih lanjut Diana menyampaikan, “Mungkin ada baiknya demikian, daripada mengganti dengan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tidak jadi dibuat. Tadinya, BPN berada dibawah langsung Presiden, sementara Ditjen Pajak dilepas dari Kementerian Keuangan” jelas Diana
“Di banyak negara, tidak dikenal istilah Kementerian Koordinator, semua kementerian berada langsung dibawah Presiden, hanya di Indonesia saja yang demikian. Jadi, terkesan nuansa politiknya ketimbang nuansa profesional ministrial-nya” tandas Diana
Diana menjelaskan bahwa, “Dengan berada langsung di bawah Presiden, maka dapat lebih mudah dipantau pemasukan dan pengeluaran negara, guna menghindari kebocoran APBN. Namun, apakah dijamin akan lebih efekfif dan berdampak signifikan, kita masih akan melihat seiring berjalannya waktu”.
Diana Menyambut Baik Target Perekonomian
Diana Dewi sebagai pengusaha menyambut baik penyampaian target perekonomian pemerintah.
“Kami menyambut baik target pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat. Agar daya beli masyarakat naik perlu diterapkan kebijakan yang massif. Fenomena down trading di masyarakat saat ini, kian menguat dan itu perlu diantipasi. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan upaya memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, juga menyiasati sentimen pasar global sebagai dampak geopolitik global yang belum stabil.” terang Diana.
Terkait tingkat pertumbuhan ekonomi langsung 8 persen, Diana memberikan catatan.
“Tingkat pertumbuhan ekonomi ekonomi 8 persen dalam waktu 100 hari, bisa saja demikian namun cukup berat. Sebab, kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak bisa instan, melainkan dilakukan bertahap. Salah satunya dengan memperkuat ekspor dan meminimalisir impor, disamping meningkatkan daya beli masyarakat” lanjut jelas Diana.
“Sah-sah saja bila target Menko Perekonomian, tingkat pertumbuhan bisa mencapai 8%, namun perlu dijabarkan apa saja langkah-langkah yang akan diambil” pungkas Diana. (DED)
Be the first to comment