Media Trans – Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) bersama Batak Center mengadakan Refleksi Awal Tahun dan Pernyataan Sikap Bersama, merespon bencana banjir bandang yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Utara pada jelang akhir November 2025.
Acara yang bertajuk “Belajar dari Bencana : Menata Ulang Relasi, Peradaban, Hukum, Teologis dan Ekologi di Tanah Batak” dengan topik Selamatkan Tanah Batak dari Kerusakan Ekologi. diadakan di Aula Hercules Persada Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada 9 Januari 2026 dihadiri ratusan tokoh Batak secara hybrid, baik dari wilayah Jabodetabek, bonapasogit bahkan komunitas Batak diaspora didunia.
Dampak bencana ekologi itu tidak tanggung-tanggung, per 6 Januari 2026, yang meninggal sudah 1.178 orang, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terbanyak di Kabupaten Aceh Utara (229 orang), Kabupaten Agam (194 orang), dan Tapanuli Tengah (128 orang).
Korban yang masih mengungsi 242.174 orang. Ini bencana paling mematikan setelah gempa bumi dan tsunami Sulawesi. Efek Sesar Palu-Koro pada 28 September 2018 itu menewaskan 4.340 orang.
Menurut data BNPB, hingga 22 Desember 2025, kerusakan infrastruktur fisik meliputi 147.236 unit rumah, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 145 jembatan, dan 290 gedung/kantor. Luasan bencana menyentuh 52 kabupaten/ kota dengan total 3,3 juta jiwa terdampak, atau sekitar 5,5% penduduk pulau Sumatera.
Mengenai kerugian finansial yang disebabkan bencana ekologi Sumatera kemarin, Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mempublikasikan hasil kajiannya pada 24 Desember 2025. Dalam laporan di CORE insight yang berjudul Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatera mereka menyatakan, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, 30 kali lipat dari biaya pencegahan yang hanya Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan. Angka ini belum termasuk kerugian non-fisik dari lumpuhnya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikis, dan ketertinggalan pendidikan anak-anak di daerah terdampak.
Ketua Umum YPDT Maruap Siahaan mengatakan “Bencana ekologi Sumatra jelas merupakan ekses kejahatan lingkungan yang berlangsung sekian lama yang melibatkan pengusaha, pejabat negara yang memberi konsesi dan izin, serta para operator lapangan. Tentu saja tak hanya di Sumatera, tentu saja tidak hanya di Sumatera kejahatan ini terjadi, melainkan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hutan telah dikonversi menjadi lahan sawit dan tambang”.
“Bencana ekologi Sumatera sekarang telah menguak lebar-lebar kebusukan yang bisa mereka tutupi berdekade-dekade. Juga, sekaligus menelanjangi kebrengsekan penguasa sekarang. Manfaatnya bagi rakyat banyak tak seberapa dibanding mudharatnya. Jadi, Toba Pulp Lestari yang pandai mengakali siapa saja sudah waktunya ditutup selamanya; bukan sementara.” lanjut Maruap.
“Tentu, TPL (dahulu Indorayon) bukan penyebab tunggal nestapa Danau Toba. Masih ada PT Aquafarm Nusantara —perusahaan keramba milik orang Swiss— yang kini telah mengenakan nama induknya, Royal Springs, tapi ditambah dengan kata ‘Indonesia’ di bagian akhirnya (menjadi Royal Springs Indonesia). PT Suri Tani Pemuka (STP, merupakan anak usaha Japfa Comfeed Indonesia yang menernakkan ikan di Danau Toba; PT Allegrindo Nusantara (perusahaan ternak babi Desa urung Pane, Kecamatan Purba, Simalungun); dan yang lain masih saja berkegiatan seperti sediakala. Serupa halnya dengan para pelaku illegal logging yang beroperasi di banyak tempat di Sumatera Utara. Keadaan lebih parah lagi karena perusahaan tambang Dairi Prima Mineral beroperasi di Sopokomil, yang tak jauh dari Sidikalang. Food estate telah dibangun pula di kabupaten ini dan di Humbang Hasundutan. Semuanya pastilah berdampak ke kelestarian alam Kawasan Danau Toba. Keadaan lebih parah lagi karena perusahaan tambang Dairi Prima Mineral beroperasi di Sopokomil, yang tak jauh dari Sidikalang. Food estate telah dibangun pula di kabupaten ini dan di Humbang Hasundutan. Semuanya pastilah berdampak ke kelestarian alam kawasan Danau Toba. Demikian juga kegiatan PT Inalum. Korporasi ini yang sangat mengandalkan air Danau Toba yang sedang mengalir menuju samudra. Perusahaan plat merah ini masih beroperasi seperti biasa kendati permukaan air Danau Toba telah menyusut tak kurang dari 3 meter. Harus diingat bahwa air ini adalah bagian dari hak asasi, hak ekonomi, dan kehidupan penduduk setempat.” tandas Maruap yang juga Dewan Pembina Batak Center. (DED)
Be the first to comment