Media Trans – Menteri Hukum dàn HAM Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, SH., M.Sc., Ph.D merespon kedatangan pimpinan tiga kubu DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), pada 9 Maret 2021 dikantornya, yang menyampaikan kesepakatan penyatuan DPP KNPI, yang dituliskan dalam surat kesepakatan yang dibubuhi meterai.
Ketiga kubu DPP KNPI yang dimaksud ialah, kubu Ketum Noer Fajrieansyah, kubu Ketum Abdul Aziz, dan kubu Mustahuddin selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum menggantikan Haris Pertama.
“Saya Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, meminta kepada adik-adik Pengurus KNPI dari ketiga kubu, untuk segera menyatukan diri, membuat kongres dan menjadi satu seperti semula. Saya dukung program penyatuan kongres bersama KNPI bersatu,” tandas Yasonna kepada pimpinan DPP KNPI dari ketiga kubu.
Pertemuan ketiga kubu DPP KNPI dengan Menkumham Yasonna Laoly, terjadi setelah sebelumnya terjadi pemecatan Ketua Umum Haris Pertama dalam suatu pertemuan DPP KNPI di Hotel Ritz Carlton Jakarta, sementara belum ada pernyataan pengesahan Menkumham terhadap kepengurusan DPP KNPI Plt Ketum Mustahuddin.
Sepertinya kini, pernyataan dukungan Menkumham Yasonna Laoly kepada ketiga kubu DPP KNPI yang menghadapnya untuk rencana pelaksanaan Kongres bersama, harus dikoreksi atau diralat, dikarenakan Haris Pertama menyatakan dirinya tetap Ketua Umum DPP KNPI yang sah, dan bahkan hingga Haris Pertama menyatakan tidak sah pertemuan yang diadakan di Hotel Ritz Carlton, yang dikatakan oleh pelaksana sebagai Rapat Pleno, tidak sesuai AD-ART KNPI, sehingga kini tidak lagi tiga kubu DPP KNPI, tetapi menjadi empat versi.
DPP KNPI Ketua Umum Haris Pertama, bergerak cepat merespon aksi pemecatan dirinya secara tidak sah, dengan mengadakan Rapat Pleno pada 10 Maret 2021, bertempat di Hotel Grand Sahid Jakarta.
Hasil pleno DPP KNPI yang dipimpin Ketua Umum Haris Pertama, memecat Sekretaris Jenderal Jackson Kumaat dkk.
Ketum Haris mengganti Sekjen DPP KNPI Jackson Kumaat, dengan kader GMNI, yang sebelumnya menjabat Ketua Harian, yakni Gandung R. N. Huda, sanksi serupa terhadap mantan Sekjen Jackson Kumaat, juga diterapkan kepada jajaran pengurus yang turut dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton.
“Hasil pleno yang diikuti oleh pengurus DPP memutuskan memberhentikan Sekjen KNPI dan pengurus yang ikut dalam pleno ilegal di Ritz Carlton,” kata Haris Pertama di arena rapat pleno, sebagaimana diberitakan viva.co.id.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama melakukan reshuffle terhadap jajaran kepengurusan DPP KNPI, dikatakan Haris bahwa reshuffle dilakukan demi jalannya organisasi yang dipimpinnya.
“Reshuffle ini kita lakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Haris dalam keterangannya kepada media, Kamis, 11 Maret 2021.
Haris menjelaskan lebih lanjut, susunan formasi pengurus yang baru mewakili unsur pemuda Indonesia di Tanah Air.
“Marwah pemuda Indonesia mesti kita kembalikan dengan memperkuat ikatan ideologis sebagaimana cita-cita negara kesatuan republik Indonesia, karena itu saya menunjuk Bung Gandung kader GMNI yang mewakili kelompok nasionalis sebagai sekretaris jenderal,” tutur Haris.
Formasi struktur lainnya yang mengalami pergantian, disampaikan Haris, beberapa posisi sudah diisi nama-nama baru, misal untuk posisi Ketua Harian hingga Wakil Ketua Umum Utama.
“Muhammad Syamsul Rijal sebagai Ketua Harian yang mewakili pemuda Indonesia di wilayah timur kader Golkar, Bung Amin Ngabalin sebagai Wakil Ketua Umum Utama, sedangkan untuk posisi Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan saya menunjuk Bung Ilham Arasul kader HMI,” jelas Haris yang juga kader HMI.
Haris optimis dengan komposisi kepengurusan yang baru DPP KNPI, bisa membuat KNPI lebih solid. Haris menekankan, selanjutnya akan menyiapkan konsolidasi organisasi seperti mengadakan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas).
“Pasca ini kami akan segera rapikan barisan dan akan mempersiapkan agenda konsolidasi organisasi termasuk rapimpurnas dan kongres,” pungkas Haris. (DED)
Be the first to comment