Media Trans – Bertempat di Kantor BERSAMA Jalan Radio III No 33 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diadakan ucapan syukur organisasi Badan Kerjasama Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA), yang berdiri pada 26 Juni 1978, dalam rangka Hari Ulang Tahun ke- 42 , sekaligus memperingati Hari Anti Narkotika Internasional.
Acara Dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (DPP BERSAMA), Ketua Umum Mayjen Pol (P) Drs. IGM. Putera Astaman, Wakil Ketua Umum Irjen Pol (P) Prof. Dr. dr. H. Hadiman SH.M.Sc., Sekretaris Jenderal Prof. Dr. Budiharjo. M.Si, acara disiarkan secara virtual melalui zoom meeting untuk diikuti secara langsung oleh seluruh Pengurus Pusat dan Daerah, OKMP, Mitra Kerja, Relawan dan Komunitas BERSAMA.
Acara dilanjutkan dengan syukuran pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Mayjen Pol (P) Drs. IGM. Putera Astaman.
Memperingati Hari anti Narkotika Internasional (HANI) 26 Juni 2020, dimana dimaknai dengan keikutsertaan Bangsa Indonesia memperingati keprihatinan dunia terhadap Narkotika ini. Dan itu setiap tahun ada dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sambutan juga ada dari Sekjen PBB.
Yang kita ketahui adanya sifat kebijaksanaan di dalam menangani masalah narkoba ini. Kemudian sudah di jabarkan untuk di Indonesia dengan tema khusus untuk Indonesia “Hidup 100%” sehat bahagia tanpa narkoba.
Ini sudah sesuatu yang sudah pakem dan Bangsa Indonesia harus bisa mengambil manfaat yang terbaik untuk bangsa sendiri.
Bahwa kita sejak 2016 dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia darurat narkoba dan perang terhadap narkoba berkembang panjang.
Itulah yang harus disikapi oleh seluruh komponen Bangsa. Bahwa kita berusaha menekan, kita berusaha bebas dari cengkraman darurat narkoba. Itulah yang kita lakukan dan evaluasi dari waktu ke waktu, kami sebagai mitra pemerintah melihatnya, ada hal yang harus kita perhatikan.
Bahwa hal-hal yang sudah kita lakukan ini berkelanjutan dibandingkan dengan sasaran yang harus dilaksanakan, target yang harus dicapai itu belum sesuai.
“Skalanya masih kecil. Nah sekala kecil inilah yang yang kita permasalahkan. Kalau skala ya kecil nggak nendang. Nggak ngimpek. Katakanlah misalnya itu akan nendang kalau apa yang disampaikan dalam Inpres 2 tahun 2020 yang awalnya adalah Inpres 6 2018 itu menyebutkan, bahwa seluruh ASN termasuk TNI, POLRI itu menunjukan dirinya itu bersih dari narkoba untuk menunjukan dirinya bagian dari pada perang melawan narkoba. Harus tes urine . ternyata jumlah yang 5 juta itu yang di tes urine paling-paling baru beberapa persen saja. Padahal jumlahnya 5 juta. Nah kalau baru 100 ribu yang baru di tes uraine dalam 1 tahun, tidak nendang atau tidak berpengaruh sesuai dengan dengan harapan kita bersama,” tegas Mayjen Pol (P) Drs. IGM Putera Astaman dalam keterangannya kepada media di sela-sela acara Peringatan Hut ke 42 Tahun dan HANI 2020 Senin (29/6/2020).
Dijelaskan Putera Astaman, selama berpuluh tahun Bangsa ini menangani masalah narkoba di tanah air dengan salah kaprah, artinya, Negara banyak bertumpu pada aspek penindakan dan proses hukum pelaku pecandu, pengedar, bandar.
Tanpa mengimbangi dengan upaya rehabilitasi yang cukup. Akibatnya kata Putera Astaman, jumlah pecandu yang begitu besar di rutan dan lapas serta pecandu yang begitu banyak berkeliaran di masyarakat tidak terjaring untuk segera masuk dalam proses penyembuhan di IPWL atau lembaga rehabilitasi, tegasnya.
Untuk itu kata Putera Astaman, prinsip dasar penganannya yakni, yang sehat (Drug Free) agar sehat dan dibina dalam komunitas Warga Tama dan komunitas warga adat, yang sakit adiksi (Drug Adict) agar disembuhkan, direhabilitasi dan di bina dalam komunitas warga karya, katanya.
Untuk pelaksanaan penanganan darurat narkoba di Indonesia. Putera Astaman meminta, Presiden RI perlu membentuk gugus tugas yang diberi kewenangan cukup agar tugasnya yang bersifat lintas instansi, lintas Kementerian, dan mengkoodinasikan serta mengendalikan seluruh komponen Bangsa dapat terlaksana dengan lancar dan baik, pintanya.
Diakhir penjelasannya kepada Media Mayjen Pol (P) Drs. IGM Putera Astaman mengingatkan, Bangsa Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid 19. Dengan segala upaya yang luar biasa Presiden Joko Widodo mengarahkan Bangsa ini menapak menuju situasi normal baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Normal baru paska pandemik covid 19 harus bebarengan dengan penanganan darurat narkoba (PDN) dan Kelola Sosial Berskala Besar (KSBB) karena tujuannya sejalan yaitu Indonesia maju bersinar. Normal baru dengan kebangkitan Ekonomi Nasional jangan kecolongan dengan tetap maraknya narkoba karena tidak melakukan PDN dengan KSBB, tutupnya. (LIAN)
Be the first to comment