Iwan Soelasno Pemerhati Desa, “Kades Dukung Jokowi 3 Periode: Bentuk Kegagalan Pembinaan dan Pengawasan Kemendagri”

Media Trans – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terbelah usai pernyataan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode. Organisasi yang menaungi para kepala desa itu terbelah antara kubu Surtawijaya dan kubu Arifin Abdul Majid, demikian dikutip dari cnnindonesia.com.

Seruan Jokowi tiga periode menggema dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3) yang dihadiri secara langsung oleh Jokowi dan Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Kubu Surtawijaya awalnya akan deklarasi Jokowi 3 periode pada Silatnas Desa 2022. Namun, acara itu ditunda karena permintaan Luhut dan Pasukan Pengamanan Presiden.

“Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta,” tutur Surtawijaya saat kepada media di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Setelah pernyataan itu, Apdesi kubu Arifin muncul ke publik. Mereka membantah Apdesi mendeklarasikan dukungan terhadap wacana Presiden Jokowi tiga period.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan akan mengecek hal tersebut. Ia mengaku belum memiliki informasi terkait keabsahan kepengurusan Apdesi.

Apdesi Kubu Arifin Abdul Majid menyatakan mereka kepengurusan yang sah. Mereka merasa sudah mendapat legitimasi pemerintah lewat Surat Kemenkumham Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.

Sedangkan kubu Surtawijaya mengklaim, keabsahan mereka lewat restu Kementerian Dalam Negeri. Surtawijaya mengklaim pihaknya telah disahkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.

Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) yang digelar Selasa (29/3) lalu menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya yang menjadi sorotan publik adalah dukungan para Kepala Desa yang tergabung di Apdesi kepada Presiden Joko Widodo untuk lanjut 3 periode.

Iwan Soelasno selaku pemerhati desa, kepada mediatransformasi.com menanggapi kontroversi dukungan politik 3 periode Presiden Joko Widodo.

Iwan menyayangkan para Kepala Desa (Kades) ikut–ikutan bicara soal 3 periode jabatan Presiden.

“Bagi saya ini bentuk kegagalan pembinaan dan pengawasan (binwas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).” tukas Iwan.

Masih banyak permasalahan lain yang harus diurus oleh Kemendagri dalam konteks binwas kepada desa sesuai amanat UU Desa, misalkan soal tata kelola pemerintahan desa yang sampai saat ini belum membaik, dan masih maraknya korupsi anggaran di desa oleh Kades dan perangkat pemerintah desa, lanjut pria yang juga mengelola program talkshow “KADES IWAN” Kajian Desa bersama Iwan.

“Mengarahkan Kades bicara soal 3 periode Presiden itu tak elok, sebenarnya tak urgent, bukan agenda yang mendesak bagi Kades”, tegas Iwan.

Iwan menegaskan, sejak tahun 2015 Presiden Jokowi sudah memutuskan kewenangan desa dibagi dua, yaitu Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Kemendagri tentu saja berwenang terhadap hal–hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

Karena itu Iwan meminta agar Kemendagri fokus saja memperkuat kapasitas Kepala Desa dan aparatur pemerintahan desa daripada menggiring Kades ke ranah politik praktis.

“Kades dan aparaturnya di Pemdes masih lemah jalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga berdampak pada korupsi dan lemahnya pelayanan publik di desa. Ini jadi tugas dan tanggungjawab Kemendagri. Saat ini saya lihat malah Kemendes PDTT yang gencar memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Desa”, pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Apdesi periode 2017–2021 ini. (DED)