Media Trans – Gaduh wacana penundaan Pemilu 2024, 3 periode Presiden Joko Widodo, kisruh minyak goreng, belum lagi kontroversi pemindahan Ibu Kota Negara, belum lagi teguran Presiden Jokowi kepada sejumlah Menteri, yang melakukan belanja barang secara impor menggunakan APBN, telah menjadi diskursus publik secara terbuka. Tidak sedikit masyarakat yang bersuara kritis.
Yerry Tawalujan seorang pengamat politik, kepada mediatransformasi.com menyampaikan tanggapan kritisnya, atas sejumlah diskursus publik terkait kinerja pemerintah.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini masuk tahun-tahun critical, dua tahun sebelum Pemilu 2024 dimana Presiden Joko Widodo tidak akan maju lagi di Pemilu tersebut, jadi kelihatannya Presiden Jokowi bekerja keras sendirian, padahal sebagai Presiden, Jokowi memiliki banyak pembantu, yakni para Menteri” ujar Yerry.
Lebih lanjut pria yang juga dikenal aktivis pluralitas, mengemukakan bahwa, terlihat kinerja para menteri keteteran, berdasar pandangan publik yang ditangkap Yerry, sebagai seorang pembantu Presiden, seharusnya menteri berfungsi meringankan beban kerja, meringankan urusan-urusannya Presiden dibidang teknis yang sudah dipercayakan kepada para menteri.
“Contoh seperti sekarang ini terjadi krisis minyak goreng, tetap tidak selesai, masih kisruh, ini tandanya menteri yang notabene seharusnya membantu Presiden, justru membebani kinerja Presiden, perlu digarisbawahi ada apa dan mengapa para pembantu Presiden ini malah membebani Presiden. Apakah karena ketidakmampuan menteri-menteri dalam memenej pekerjaannya, apakah performa kerjanya buruk, sehingga tidak mampu menangani bidang tanggung jawabnya, atau ada agenda politik yang lain? Ini menjadi pertanyaan publik” jelas Yerry.
Reshuffle Kabinet
“Menurut saya, sudah saatnya Presiden lakukan bersih-bersih kabinet, sudah saatnya Presiden berani untuk me-reshuffle, dan mempekerjakan, atau meminta bantuan dari para profesional yang menurut publik mumpuni. Pandangan publik yang saya cermati, sepertinya menteri-menteri yang berkaitan dengan masalah minyak goreng memble, kalah dengan mafia minyak goreng. Para menteri seharusnya mempunyai kinerja yang mumpuni, tegas, dan berintegritas” tandas Yerry.
“Saya tidak mengatakan integritas menteri-menteri tersebut rendah, tapi kalau performanya tidak dapat mendukung dan menaikan citra Presiden Jokowi, lebih baik mundur, jika tidak, bisa memunculkan salah persepsi publik terhadap menteri-menteri tersebut” tambah Yerry.
Penundaan Pemilu
Penundaan Pemilu jelas sudah ditolak partai-partai besar, makanya sekarang menteri-menteri harus terbuka juga menerima kritik, bekerja dengan tupoksi bersangkutan, jangan keluar dari tupoksi tersebut, jangan bertindak sebagai Perdana Menteri, yang seolah-olah bisa mengatur seenaknya, soal penundaan pemilu ranahnya politik, bukan ranah seorang menteri.
Publik bertanya-tanya, apakah Presiden yang menghendaki penundaan pemilu, atau orang dekatnya Presiden yang berlagak dia seolah-olah presidennya, jelas Yerry.
“Masyarakat khawatir dan prihatin soal IKN, walaupun secara Undang-undang sudah selesai, tetapi publik melihat bahwa masa jabatan presiden berakhir di 2024, nah nanti ketika Presiden baru terpilih, dan komposisi MPR-DPR berubah, apakah IKN akan tetap jalan? Padahal berdasar pengamatan dilapangan, misalkan soal ASN kementerian, apakah mereka mau pindah ke Kalimantan, ini menyangkut zona nyaman ASN. Para ASN sudah hidup dengan zona nyaman tinggal di Jakarta, atau wilayah sekitaran Jabodetabek, sebagaian besar kehidupannya ada disini, lalu akan dipindah ke daerah yang baru, hal ini tidak mudah terjadi, kecuali dipaksa tidak ada pilihan lain” ujar Yerry.
“Publik mempertanyakan bagaimana kelanjutan proyek IKN pasca pemerintahan Presiden Jokowi, apakah akan menjadi proyek mangkrak? Sepertinya dari kondisi inilah, orang-orang tertentu dalam pemerintahan Jokowi, menginginkan untuk ada penundaan pemilu dengan berbagai cara, tetapi sekarang isu sudah ditolak, Pemilu tetap akan dilaksanakan 14 Februari 2024, tidak ada alasan penundaan, termasuk juga alasan memperpanjang 3 periode Presiden Jokowi” tukas Yerry.
Kementerian Belanja Barang Impor
Teguran Presiden kepada sejumlah menteri yang menggunakan dana APBN untuk belanja barang impor, sebenarnya dimaksudkan sebagai dukungan Presiden untuk memakai produk dalam negeri, demikian menurut Yerry.
“Kalau mungkin Presiden bukan orang Jawa Solo, dia akan mencak-mencak dan langsung ganti semua menteri-menteri bermasalah itu. Logis sekali sikap Presiden, kalau kita beli barang impor berarti kita kasih uang ke luar negeri, ke negara lain, itu artinya kita menghidupkan industri negara lain, tapi mematikan industri negara kita. Tanpa mengimpor saja, Indonesia sudah menjadi salah satu tujuan utama barang-barang produk luar negeri untuk masuk kesini” jelas Yerry.
“Kalau pun impor, yah mungkin beberapa jenis barang tertentu yang memang kita butuhkan, dan kita tidak dapat membuatnya, misal alutsista tertentu, dan barang-barang teknologi tertentu, yang kita mungkin masih perlu membeli dari luar, tapi nantinya bisa dipelajari, ataupun dilakukan alih teknologi, agar kita dapat membuatnya sendiri didalam negeri” pungkas Yerry. (DED)
Be the first to comment