Media Trans – World Bank mengubah penghitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan per Juni 2025. Atas perubahan tersebut. Akibatnya, jumlah penduduk miskin di berbagai negara dan wilayah mengalami kenaikan signifikan, angka kemiskinan Indonesia melonjak drastis.
Mengacu pada perhitungan versi terbaru World Bank, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak menjadi 68,25 persen dari total penduduk pada 2024, atau 194,67 juta jiwa.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, selama triwulan pertama 2025 Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen secara year on year (y on y).
Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin mengatakan, secara year on year pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta masih di atas angka nasional sebesar 4,87 persen.
Tingkat inflasi di Jakarta konsisten berada di bawah rata-rata inflasi nasional, demikian disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Pandangan Ketua Umum KADIN Jakarta
Ketua Umum KADIN Jakarta Hj. Diana Dewi, kepada mediatransformasi.com menyampaikan pandangannya tentang melonjaknya angka kemiskinan Indonesia versi World Bank, dan keterkaitannya dengan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.
“Bank Dunia mengganti acuan garis kemiskinan global dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) 2017 ke PPP 2021. Pembaruan ini mengakibatkan ambang batas garis kemiskinan meningkat di semua kategori negara” ulas Diana Dewi.
Efek perubahan ambang batas garis kemiskinan versi PPP 2021 World Bank, lanjut Diana, diperparah dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni: penurunan konsumsi rumah tangga dan perubahan ekonomi global. Dari data yang ada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 diperkirakan mencapai 4,91% year-over-year (yoy).” jelas Diana yang juga CEO PT Suri Nusantara Jaya.
Lebih lanjut Diana mengusulkan langkah-langkah mitigasi perekonomian, imbas perubahan ambang batas garis kemiskinan World Bank, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Guna mengatasi kondisi yang berpotensi memburuk, diusulkan agar pemerintah melakukan langkah-langkah mitigasi secara cepat dan tepat antara lain: mendorong peningkatan investasi, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan kewirausahaan, meningkatkan ketahanan pangan, mendorong eksistensi UMKM, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan lainnya.” tandas Diana.
Diana berharap dengan melakukan hal tersebut, pondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. (DED)
Be the first to comment