Media Trans – Jagad pemberitaan ramai membicarakan dua tagar (hashtag) yang tetiba mencuat viral di media sosial, yakni #kaburajadulu dan #indonesiagelap.
Tidak sedikit pengamat sosial politik, pakar, bahkan orang-orang pemerintahan turut menanggapi tagar-tagar tersebut. Namun bagaimana dengan dunia usaha, bagaimana pandangan/tanggapan praktisi dunia usaha terhadap viralnya tagar-tagar tersebut?
Pandangan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi
Ketua Umum KADIN DK Jakarta Diana Dewi mengkritisi munculnya tagar (hashtag) #kaburajadulu dan #indonesiagelap, dapat diartikan sebagai bentuk kekecewaan, baik kalangan kalangan kampus maupun masyarakat Indonesia.
“Namun, harus dipahami bahwa 100 hari kerja pemerintah belum bisa jadi ukuran atau parameter implementasi dari program-program yang diterapkan. Terlalu dini bila kita menilai pemerintah gagal sampai harus dianalogikan Indonesia gelap” ujar Diana .
Lebih lanjut Diana menjelaskan, “Tak hanya itu, pemerintahan saat ini tentu menerima warisan dari sebelumnya, termasuk hutang-hutang negara yang jumlahnya sangat besar. Ini juga bukan persoalan mudah. Dibutuhkan strategi dan lobi-lobi agar beban pokok dan bunga bisa dibayarkan tanpa harus terlalu membebani rakyat”.
Diana pun mengimbau pemerintah dapat bijak menilai munculnya aksi demo dari mahasiswa, dan sikap kritis dari kalangan akademisi maupun pengamat, sebagai bentuk perhatian besar, autokritik, dan kerinduan agar pemerintah bisa lebih strenght lagi dalam mendorong program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
“Sejauh ini, belum ada ekses terhadap dunia perekonomian ataupun dunia usaha. Semua masih berjalan normal, aman, dan terkendali. Sebagai pelaku usaha, kami tetap yakin dan optimis dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan bergerak maju untuk memberi kepastian bagi pertumbuhan ekonomi, setidaknya tetap 5% di 2025 ini. Kedepan, ada banyak program-program yang bakal diimplementasikan guna mendorong perekonomian bisa mencapai 8%, sesuai target Presiden Prabowo” terang Diana.
Diana menyadari sebagai bentuk penyaluran aspirasi di negara demokrasi, tentu aksi demo adalah hal yang wajar.
“Namun, kami berharap hal tersebut bisa berjalan kondusif, sehingga penyampaian kritik dan aspirasi bisa berjalan baik, tanpa perlu sampai terjadi huru-hara atau sejenisnya yang justru bisa mengganggu dunia usaha. Sampaikan aspirasi lewat jalur yang benar dan berikan kesempatan agar pemerintah untuk mengcreated hal-hal yang lebih menyentuh ke masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengutamakan kebijakan publik yang lebih dialogis dengan melibatkan partisipasi masyarakat” pungkas Diana Dewi. (DED)
Be the first to comment