Menuju HUT 75 Tahun MPK Indonesia, Ketua Umum Handi Irawan Launching Logo HUT 75 Tahun dan Resmikan LBH Justice Nusantara MPK

Media Trans – Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK Indonesia) akan berulang tahun ke 75 pada 24 Juni 2025, dalam rangkaian acara selebrasi HUT, MPK telah melakukan launching logo HUT 75 Tahun bersamaan dengan peresmian LBH Justice Nusantara.

Peluncuran logo HUT 75 Tahun MPK dan peresmian LBH Justice Nusantara MPK, diadakan dalam Seminar dibawah bertajuk “7 Problematika Hukum dalam Penyelenggaraan Sekolah Kristen dan Solusinya“, diadakan sebagai upaya memperkuat landasan hukum bagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, diadakan di APL Tower lt 27 Jakarta Barat pada 18 Maret 2025.

Adapun 7 topik dan narasumber seminar adalah :

1. Tumpang Tindih Aset Yayasan dan Gereja, pembicara : Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., menyoroti pentingnya pemisahan aset antara yayasan pendidikan dan gereja guna mencegah konflik hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan aset.
2. Kontrak Kerja Guru, pembicara Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., menjelaskan tantangan dalam status kepegawaian guru di sekolah Kristen. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi ketenagakerjaan nasional dan kebijakan internal sekolah.
3. Dana BOS yang Berkeadilan, pembicara Dr. Chandra Situmeang, CA., CPA.CRMP., memaparkan strategi penggunaan Dana BOS secara transparan dan efektif agar dapat mendukung mutu pendidikan di sekolah-sekolah Kristen.
4. Penanganan Kejadian Darurat di Sekolah, pembicara Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., memberikan panduan hukum terkait tanggung jawab sekolah dalam melindungi siswa dari kecelakaan atau insiden darurat.
5. Perizinan Sekolah dan Persekusi, pembicara Ivan R. Luntungan, S.H., M.H., M.M., membagikan success story dalam menghadapi tantangan perizinan sekolah serta strategi menghadapi persekusi yang kerap dialami sekolah-sekolah Kristen. Kesejahteraan Guru. Dalam sesi lainnya, Ivan juga membahas kebijakan upah guru dan tantangan mencapai kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah Kristen.
6. Bullying di Lingkungan Sekolah, pembicara Dwi Erni Nugrohowati, S.H., M.H., M.Th., menjelaskan dampak psikologis bullying serta langkah-langkah edukatif dan hukum untuk mencegahnya; dan
7. Kolaborasi Nasional dan Internasional, pembicara Debby Velina, S.H., menyoroti pentingnya kerjasama antara sekolah Kristen dengan institusi pendidikan nasional maupun internasional guna meningkatkan daya saing siswa.

Undangan yang hadir dari Mitra MPK, pengurus yayasan, praktisi hukum, hingga Hakim Mahkamah Konstitusi RI Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.Hum., Ketua Umum BMPS Dr. Ki Saur Panjaitan, dan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI.

Peluncuran Logo HUT MPK dan Peresmian LBH Justice Nusantara MPK

Peluncuran LBH Justice Nusantara MPK diawali dengan pemutaran video inspiratif yang menunjukkan urgensi advokasi hukum bagi sekolah Kristen.

Ketua Umum MPK Handi Irawan Djuwadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa LBH akan menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia.

“LBH Justice Nusantara MPK hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab tantangan hukum yang dihadapi sekolah-sekolah Kristen. Kami berharap ini dapat menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pengelola sekolah demi kemajuan pendidikan Kristen di Indonesia,” jelas Handi Irawan.

LBH Justice Nusantara MPK hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab tantangan hukum yang dihadapi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Dengan menggandeng akademisi, praktisi hukum, dan pengelola sekolah, LBH ini menjadi wadah kolaborasi strategis demi memperkuat ekosistem pendidikan Kristen yang lebih adil dan berkelanjutan.

Adapun Ketua Umum LBH Justice Nusantara MPK Ivan R. Luntungan, S.H., M.H., M.M  dengan Ketua Dewan Pembina Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.

Adapun tujuan didirikannya LBH Justice Nusantara MPK, yakni :

• Memberikan pendampingan hukum komprehensif untuk sekolah Kristen.
• Membangun sinergi antar-pemangku kepentingan pendidikan.
• Menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pendidikan.

Prosesi peresmian ditandai dengan penekanan tombol simbolis oleh para tokoh penting, disusul dengan pengukuhan pengurus LBH Justice Nusantara MPK. Acara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan logo peringatan HUT ke-75 MPK 2025. (DED)