Media Trans – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta menyambut baik peluncuran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis, dan berharap LPKSM MHD akan selalu memberikan hak-hak konsumen, demikian disampaikan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, S.Sos dalam peluncuran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis, hari ini Kamis (18 Agustus 2022) berlokasi dikawasan Menteng Jakarta Pusat.
Peluncuran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis, secara simbolik dilakukan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Dr. Jerry Sambuaga.
“Neraca perdagangan Indonesia memecahkan rekor dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, yakni surplus senilai US$24,89 miliar pada Januari hingga Juni 2022”, demikian pernyataan Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga, saat peresmian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis (MHD), dalam tribunnews.com.
Selain hadir meresmikan secara simbolik peluncuran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis, Wamen Perdagangan juga menjadi keynote speaker.
Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga meminta agar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mandiri Harmonis Dinamis (MHD) ikut turut serta bersama-sama menyadarkan konsumen, agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konsumen.
Narasumber acara peluncuran selaian Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, hadir juga Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Haris Munandar.
“Ada hoaks yang mengatakan kita tergantung impor, itu tidak tepat, karena nyatanya ekspor lebih besar,” jelas Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga.
Pesatnya ekspor didukung oleh perlindungan dan memberikan informasi konsumen yang kuat agar neraca perdagangan tetap surplus.
Diketahui bahwa ada 8 sektor perdagangan untuk perlindungan konsumen, yakni obat dan makanan, jasa keuangan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa layanan kesehatan, perumahan dan barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor.
Sementara Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh produk kebutuhan rumah tangga, dan masyarakat terlalu pemaaf sebagai konsumen.
“Masyarakat Indonesia terlalu pemaaf dan pelupa atas hak-haknya mendapatkan layanan sebagai konsumen” tandas Diana Dewi.
Lebih lanjut Diana Dewi menyampaikan, “Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan keamanan konsumen apalagi hubungan produsen dan konsumen adalah hubungan interaksi. Walau begitu, konsumen tidak selalu menjadi raja”.
“Saya berharap LPKSM akan selalu memberikan hak-hak konsumen,” tandas Diana Dewi.
Ketua Komisi IV Badan Perlindungan Komisi Nasional (BPKN), Haris Munandar berharap LPKSM dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga didalam negeri maupun luar negeri.
“Saya berharap nantinya LPKSM dapat memberikan literasi dan membantu perlindungan kepada konsumen,” ujar Haris dalam katafakta.com.
Ketua umum LPKSM MHD, Abdus Somad, mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan membiayai penerbitan sertifikat mediator, sebagai jaminan konsumen yang telah mengadukan permasalahannya sehingga tidak berlanjut ke persidangan.
“Selama ini sertifikat mediator dikeluarkan oleh Lembaga pendidikan yang terakreditasi Mahkamah Agung, dan itu mahal bagi konsumen,” terang Abdus Somad.
Acara peluncuran LPKSM Mandiri Harmonis Dinamis dan Diskusi Publik, mengangkat tema “Konsumen Merdeka Indonesia Kuat”, di pandu moderator Robbani Razak, Sekretaris LPKSM MHD, dihadiri sejumlah pelaku usaha, dan juga masyarakat sebagai konsumen. (DED)
Be the first to comment