Kepala KSP Moeldoko Tutup Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 : JPD Strategis Mitigasi Soal Intoleran

Media Trans – Berbagai aktivis, akademisi, perwakilan pemerintah puluhan negara, utusan PBB, dan berbagai utusan lembaga keagamaan, serta pengurus FKUB, telah saling belajar realitas dan praktik budaya toleransi antar keberagaman, dalam forum Jakarta Plurilateral Dialogue 2023, yang berlangsung pada 29-30 Agustus di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta.

Peserta JPD 2023  bersama Pemerintah Indonesia, bersama bersepakat terus menjaga dan merawat toleransi.

JPD 2023 menyepakati bahwa berbagai pihak harus berkolaborasi dan bersatu padu memerangi intoleransi dan stereotip negatif, diskrimasi dan kekerasan terhadap manusia berlatarbelakang agama maupun kepercayaan. Hal ini juga bagian dari penguatan implementasi Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB 16/18.

“JPD fokus pada pembahasan mengenai sharing agama dan pengetahuan antar agama agar memperkuat rasa toleransi antarumat beragama dan mempraktikkan budaya toleransi” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Prof Sri Ruhaini Dzuhayatin saat membacakan convenor’s note (catatan penyelenggara) kegiatan JPD 2023, Rabu (30/8), demikian keterangan media didapat redaksi.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam sambutan penutupan JPD 2023, mengemukakan bahwa JPD sangat strategis dalam memitigasi solusi berbagai persoalan intoleransi, yang terjadi di Indonesia maupun belahan negara lain.

Menurut Jenderal yang pernah menjadi Panglima TNI, potensi intoleransi perlu terus diwaspadai karena keberagaman adalah sesuatu yang pasti. Di sisi lain perbedaan yang pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan.

“Persoalan (intoleransi) itu tidak bisa kita abaikan. Tujuan pertemuan ini, satu ingin mencari sebuah solusi, kedua ingin memperkenalkan cara penyelesaian yang dilakukan di berbagai negara. Pertemuan ini sungguh sangat baik karena saling bertukar informasi atas praktik-praktik baik yang terjadi atau dilaksanakan di berbagai negara,” tandas Moeldoko.

JDP digelar Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Agama (Kemenag), diikuti para tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan Kedubes 64 negara, FKUB 34 provinsi, para penyuluh agama, dan para akademisi dari berbagai negara.

Knowledge Sharing Melahirkan Sikap Toleran

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Al Makin menilai knowledge sharing agama menjadi hal yang penting untuk melahirkan sikap toleran.

“Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan tentang agama sendiri kepada orang lain; satu tentang ritual, dua tentang doktrin, tiga tentang kebahagiaan dan empat tentang tradisi, itu sangat penting,” tandas Al Makin.

Konwledge sharing ini, kata dia, menghasilkan tiga sikap. Pertama adalah pertemuan, kedua persahabatan dan ketiga adalah kerja sama atau kolaborasi. Namun demikian, menurut Al Makin, knowledge sharing atau berbagi pengetahuan tentang agama di Indonesia masih sangat minim baik antar para mahasiswa maupun para siswa.

JPD Menguatkan Pencalonan Indonesia Anggota Dewan HAM PBB

Bahasan dalam forum JPD menguatkan semangat pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2024-2026, di mana Indonesia akan menunjukkan berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi. (DED)